Mengurai Lipstik, Tas, Ponsel, dan Pasar

Bila Anda termasuk pengguna aktif Twitter di Indonesia, mungkin seminggu ini perhatian Anda banyak terpaku pada perselisihan tajam antara 2 (dua) akun tentang pembelian dan pembayaran kosmetika asing untuk dibisniskan. Di antara banyaknya komentar yang lumayan sexist seperti “Urusan emak-emak lah, twitwar dagangan lipstik” ada beberapa yang bisa melihat cukup luas dan berkomentar, “Nggak mengira bisnis impor kosmetik besar juga, ya.”

Besar atau kecil itu relatif. Tapi bahwa pasar tercipta dari permintaan (demand) dan pasokan (supply), itu mutlak. Situ cari, sini punya, kita dagang. Pasar tidak harus berbentuk fisik seperti grocery market dekat rumah atau pasar modal (capital market) layaknya Bursa Efek Indonesia—selama demand bertemu supply, market tercipta. Di era digital ini, walaupun masih dalam bentuk seadanya, mungkin karena dukungan infrastruktur dari Pemerintah juga masih lemah, pasar banyak yang berangsur pindah ke dunia maya. Secara hakikat pasar juga tidak perlu restu dari Yang Maha Esa, emaap, maksud saya dari Yang Maha Penguasa.

Artinya, hanya karena penguasa tidak mengijinkan sebuah produk atau jasa diperdagangkan secara bebas, bukan berarti pasarnya tidak akan tercipta dalam wilayah kekuasaan. Selama masih ada yang meminta dan yang bersedia memasok, pasar gelap (black market) akan tercipta. Malah cenderung lebih gegap-gempita, karena dipersulit aksesnya. Jumlah dan jadwal keberadaan pasokan tidak menentu, mendorong pembeli untuk membayar premium demi mendapatkan produk atau jasa tersebut. Premium ini, setelah dipotong biaya operasional, bukan saja menjadi laba operasional bagi penjual, tapi kemungkinan jadi laba bersih karena ketiadaan 1 (satu) elemen yang biasanya ada di pasar terbuka; pajak.

Jreeeeeng.

Sekarang, siapa yang berhak memungut pajak? Yang Maha Penguasa. Nah, dengan logika dan realita sederhana di atas, yang diajarkan ke mahasiswa Ekonomi dan Bisnis sejak tahun pertama, Anda tentunya jadi sadar betapa konyolnya penguasa yang terlalu rajin melarang atau mempersulit impor ini-itu, entah karena nasionalisme atau isme-isme lainnya yang begitu cetar membahana. Dikiranya itu akan mematikan pasar? Yang ada malah penguasa kehilangan pemasukan untuk membiayai pembangunan, paling tidak dari cukai impor dan pajak penjualan. Sedap.

Itu baru soal pajak. Belum lagi soal kepastian pelayanan purna-jual, perlindungan konsumen saat produk atau jasa bermasalah, penyelesaian sengketa bisnis antara mitra seperti Lippensaga yang sedang ramai di Twitter sekarang, dan sebagainya. Namanya juga pasar gelap, sulit mencari titik terang.

Di sini mungkin Anda akan menukas, seberapa sih bisnis kosmetika sampai keran impor harus diperlonggar. Sebelum repot menggali berbagai data besar, coba iseng susuri Instagram dan hitung secara kasar volume dan nilai perdagangan kosmetika yang terjadi dalam seminggu di platform itu saja (kita belum bicara WA group, arisan, dan forum lainnya lho, ya). Kenapa demand melonjak? Keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru diimbangi meningkatnya kemampuan finansial. Kategori beauty, baik skincare maupun makeup, pesat berkembang sampai menciptakan pasar klinik medis kecantikan dan jasa makeup artist di luar kebutuhan panggung profesional.

Ini baru bicara kosmetika, belum berbagai impor lainnya, misalnya makanan ringan, elektronika dan luxury goods. Bila Anda sering menjelajahi garis terluar Indonesia, misalnya Tarakan (Kalimantan Utara) atau Sabang (Aceh Darussalam), dengan mudah akan mendapati berbagai packaged consumer goods yang “tembus” dari negeri jiran. Barang relatif murah yang kalau diizinkan masuk resmi juga belum tentu akan menjadi market leader yang, anu, membunuhi karya anak bangsa, tapi karena sulit didapat justru jadi oleh-oleh yang lebih diincar pelancong penasaran ketimbang, misalnya, cemilan setempat.

Elektronika, gawai dan luxury goods, lebih jauh lagi, sampai menciptakan pasar sekunder (tangan kedua) dan bursa barang tiruan yang sama riuhnya dengan pasar gelap primernya. Karena 6 (enam) bulan lalu iPhone 6s telah beredar di Singapura jangan tanya berapa impor individual secara resmi (beli via online shop asing) atau tidak (titip teman) yang telah terjadi karena demand tidak terpuaskan, dan bayangkan bila beberapa bulan lagi tetap belum masuk bisa mulai beredarlah di pasar sekunder iPhone 6s yang baru sebentar dipakai oleh pemiliknya. Saat barang baru dibatasi masuknya, barang lama akan makin didaur-ulang ke tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Umumnya, secara informal. Negara dapat apa? Dapat gengsi mengekang dan sekilas cerita, nyaris tidak kuasa memungut pajak.

Luxury goods, “barang branded” istilah populernya di Indonesia, kurang-lebih sama. Berapa beda harganya sih kalau berburu ke luarnegeri, seseorang pernah bertanya. Selisih harga dan pengembalian pajak penjualan (GST) memang menarik, tapi keberagaman pilihan mulai jadi alasan yang lebih menggiurkan. Model dan warna luxury goods yang masuk resmi ke Indonesia sering terbatas karena sulitnya perizinan resmi, membuka pintu lebar-lebar ke wirausaha perseorangan yang, entah bagaimana, bisa mendapatkan benda-benda ini. Bila para drug mule (kurir narkoba) sering mengaku dijebak, para handbag mule atau shopper ini melakukan dengan sadar dan penuh perhitungan komisi jasa. Dilaporkankah komisi jasa ini ke dalam SPT Pribadi, kita tidak tahu. Kehilangankah Negara akan potensi pendapatan pajak penjualan, sekarang Anda tahu.

Dan itu baru pasar gelapnya untuk barang baru, belum bicara pasar sekundernya yang sering dianggap santai sebagai bazaar lucu-lucuan barang bekas bermerek diantara ibu rumahtangga, tapi akhir-akhir ini telah berkembang sedemikian pesat sampai bisa menyewa aula di mall mewah metropolitan dan memperjualbelikan tas, sepatu, dan jam tangan berharga puluhan juta rupiah.

Situ cari, sini punya, kita dagang.

Apakah saya sinis terhadap kewirausahaan yang tercipta secara organik diantara celah-celah ini? Oh, tidak. Saya menghargai kegesitan menyikapi peluang. Apakah saya menganggap Yang Maha Penguasa banyak kehilangan potensi pendapatan dan kesempatan untuk justru melecut karya anak bangsa agar lebih kompetitif dalam persaingan bebas? Nah, setelah 800+ kata di atas, menurut Anda sendiri bagaimana?

La, la, la.

This entry was posted in Beauty Bee, Econ & Biz, Fashion, Virtual World. Bookmark the permalink.

One Response to Mengurai Lipstik, Tas, Ponsel, dan Pasar

  1. vivi says:

    iya benar. Sebenarnya kalau birokrasi dipermudah, selain pemerintah dapat dari pajaknya, jualan juga lebih bergairah. Sebenarnya pedagang jg ga masalah bayar pajak, asal fee-nya masuk akal. Mereka jg mau koq lapor pajak, cuma dibuat simple aja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>